PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENANGANI HOAKS
Kata Kunci:
Hoaks, Diskominfo Jawa Timur, Literasi Digital, Komunikasi Publik, Strategi PenangananAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur dalam menangani hoaks yang berkembang di masyarakat. Fenomena hoaks semakin marak di era digital dan berpotensi menimbulkan keresahan publik serta merusak kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi publik yang efektif dan program literasi digital yang komprehensif untuk menanggulangi penyebaran informasi palsu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi pada kegiatan Diskominfo Jawa Timur. Analisis data dilakukan dengan pendekatan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai strategi yang dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo Jawa Timur memiliki dua peran utama, yaitu preventif dan kuratif. Peran preventif diwujudkan melalui kegiatan literasi digital, sosialisasi, serta kampanye edukatif di media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi. Sedangkan peran kuratif dilakukan melalui klarifikasi berita palsu melalui situs klinikhoaks.jatimprov.go.id, kerja sama dengan media massa, serta pelaporan masyarakat. Strategi komunikasi publik yang diterapkan Diskominfo mengombinasikan model komunikasi informasi, persuasif, dan partisipatif, sehingga dapat membangun kepercayaan publik sekaligus menekan laju penyebaran hoaks. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Diskominfo Jawa Timur dalam menangani hoaks sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial, membangun literasi digital masyarakat, serta memperkuat komunikasi publik pemerintah. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam strategi penanganan hoaks.Referensi
Jatim Newsroom. (2023a). Diskominfo Jatim Resmi Miliki Logo Baru. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/diskominfo-jatim-resmi-miliki-logo-baru
Jatim Newsroom. (2023b). Diskominfo Jatim Sabet Tiga Penghargaan Pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KI Award Jatim 2023. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/diskominfo-jatim-sabet-tiga-penghargaan-pada-malam-anugerah-keterbukaan-informasi-publik-ki-award-jatim-2023
Jatim Newsroom. (2023c). Kominfo Jatim Apresiasi Peluncuran Klinik Hoaks dan Pengukuhan Komite Komunikasi Digital di Tuban. Kominfo.Jatimprov.Go.Id. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kominfo-jatim-apresiasi-peluncuran-klinik-hoaks-dan-pengukuhan-komite-komunikasi-digital-di-tuban
Jatim Newsroom. (2024a). Berantas Hoaxs Perlu Kolaborasi Semua Pihak. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/berantas-hoaxs-perlu-kolaborasi-semua-pihak
Jatim Newsroom. (2024b). Diskominfo Jatim Raih Predikat Sangat Inovatif dalam Innovative Government Award 2024. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/diskominfo-jatim-raih-predikat-sangat-inovatif-dalam-innovative-government-award-2024
Jatim Newsroom. (2024c). Jatim Raih Penghargaan Anugerah Media Humas 2024. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/jatim-raih-penghargaan-anugerah-media-humas-2024
Jatim Newsroom. (2024d). Kadis Kominfo Jatim Sharing Integrasi Informasi Sistem Informasi Digital Jawa Timur. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kadis-kominfo-jatim-sharing-integrasi-informasi-sistem-informasi-digital-jawa-timur
Jatim Newsroom. (2024e). Pemerintah Kota Probolinggo Launching Klinik Hoaks. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pemerintah-kota-probolinggo-launching-klinik-hoaks?
Jatim Newsroom. (2025). Wagub Jatim dan PT Telkom Bahas Strategi Zero Blank Spot, Dorong Akses Internet Merata hingga Pelosok. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/wagub-jatim-dan-pt-telkom-bahas-strategi-zero-blank-spot-dorong-akses-internet-merata-hingga-pelosok
Juwita, R., Taqiyuddin, M., Syarifah, S., Sunata, I., Chairiyah, U., Hapsari, D. C., Lusianawati, H., Pratiwi, E. A., & Hamidah, E. (2024). Teori-Teori Komunikasi.
Kadir, A., & Triwahyuni, T. C. (2013). Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi. Andi Yogyakarta, August, 2. https://doi.org/10.13140/2.1.4734.7840
Kementerian Kominfo. (2020). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Jakarta: Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, 1376, 2–41.
Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). Status Literasi Digital di Indonesia Tahun 2022. November, 205–207.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Imdi.Sdmdigital.Id. https://imdi.sdmdigital.id/home_2023
Komdigi. (2021). Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri. https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/literasi-digital-bergulir-ke-seluruh-negeri
Livingstone, S., Wijnen, C. W., Papaioannou, T., Costa, C., & Mar Grandío, M. Del. (2013). Situating media literacy in the changing media environment: Critical insights from European research on audiences. Audience Transformations: Shifting Audience Positions in Late Modernity, December 2015, 210–227. https://doi.org/10.4324/9780203523162
Meinarni, N. P. S., & Iswara, I. B. A. I. (2018). Hoax and its Mechanism in Indonesia.
(Iccsr), 183–186. https://doi.org/10.2991/iccsr-18.2018.39
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Kepala Biro Hukum, 1026, 1–48.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Sage Publications.
Murdyanto. (2024). Metode Penelitian Kualitatif.
Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of General Psychology, 2(2), 175–220. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175
Patton, M. Q. (2015). Qualitative Research and Evaluation Methods (4th ed.). Sage Publications.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2023). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023. 11.
Presiden Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac t=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOwQFjAAegQICRAC&url=https
%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo
Presiden Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Indonesia, 1–34.
Presiden Republik Indonesia. (2008a). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Technological Forecasting and Social Change, 60. Presiden Republik Indonesia. (2008b). Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bi.Go.Id, September, 1–2. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008
Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Issue 1).
Prisgunanto, I. (2018). Pemaknaan Arti Informasi Di Era Digital. WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 17(2), 143. https://doi.org/10.32509/wacana.v17i2.619
Purba, R. A., Sudarso, A., Silitonga, H. P., Sisca, S., Supitriyani, S., Yusmanizar, Nainggolan, L. E., & Sudirman, A. (2020). Aplikasi Teknologi Informasi: Teori dan Implementasi. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. (Vol. 2, Issue 1).
Rahadi, D. R. (2017). Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 5(1), 58–70. https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342
Raharjo, N. P., & Winarko, B. (2021). Analisis Tingkat Literasi Digital Generasi Milenial Kota Surabaya dalam Menanggulangi Penyebaran Hoaks. Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika, 10(1), 33.
https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3795
Sekretariat Negara. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Media Hukum, 7(2), 70.
Siberkreasi. (2021). Cakap Bermedia Digital.
.jpg)
